Kebijakan Pendidikan

1.      Pengertian kebijakan pendidikan.

a.       Pengertian kebijakan

Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.[1]

Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama dikalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, untuk lebih memperjelasnya bagi semua orang yang akan berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi policy haruslah dipahamkan Berikut adalah definisi kebijakan.

Ø  United Nations (1975) :Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas –aktivitas tertentu atau suatu rencana(Wahab, 1990).

Ø  James E. Anderson (1978) :perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1990).

Ø  Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt :a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it (Jones, 1997).

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan ”kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, organisasi.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang komplek dan tidak linear.

b.      Pengertian pendidikan.

Pengertian Pendidikan

·        proses menggali dan mengasah potensi diri.

·        Progam atau aktifitas yang harus diikuti peserta didik.

·        Proses kerjasama dan saling membantu antara pendidik dan peserta didik untuk membelajarkan diri.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu konsep yang masih sangat abstrak,dan hanya dapat dipahami melalui kajian-kajian yang bersifat teoritis.Dalam merumuskan konsep pendidikan,pada umumnya menggunakan sudut pandang yang berbeda.Sebagian ahli telah merumuskan definisi pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pragmatism dan juga yang bersumber pada sudut pandang filsafat idealisme.[2]

Ø  Dari bahasa yunani pendidikan berasal dari kata  paedagogi  yang memiliki makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan

Ø  Dari bahasa romawi pendidikan berasal dari kata educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam

Ø  Dari bahasa inggris to educate  yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual

Ø  Pendidikan dalam arti luas:

·        Pendidikan adalah hidup

·        Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup

·        Pendidikan adalah segala penglaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup

Ø  Pendidikan dalam arti sempit:

·        Pendidikan adalah sekolah

·        Pendidikan adalah berlangsung dalam lingkungan pendidikan

Ø  Secara umum pendidikan berarti:

Ä  Usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan

Ä  Bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa(Dewasa yang dimaksud adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis,paedagogis,dan sosiologis)

Ä  Usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok oran lain agar menjadi fdewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.[3]

Ø  Pengertian pendidikan menurut para ahli:

o   Langeveld

» Pendidikan sebagai setiap usaha,pengaruh perlindungan dan bantuan yang diberikan pada anak ttuju pada pendewasaan anak itu atau membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri

o   John dewey

» Memberi batasan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan kea rah alam dan sesame manusia

o   J.J.Rousseau

» Pendidikan memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi diperlukan pada masa dewasa

o   Ki Hajar Dewantara

» Pendidikan di artikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak

o   UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa:

»   Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya diperlukan oleh dirinya,masyarakat,bangsa dan Negara.

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

c.       Kebijakan pendidikan

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana adanya dapat disimak melalui pernyatan-pernyataan berikut ini.

Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining  desired educational objectives.[4]

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan yang ditetapkan pada Tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah i) Prinsip Legalisme, ii) Prinsip Administrasi yang Demokratis, iii) Prinsip Netralitas, iv) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, dan v) Prinsip Desentralisasi.[5]

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat parlemen dan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat mengidikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Nah, dapat disimpulakan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat.

d.      Kriteria kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni[6]:

1.      Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2.      Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3.      Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4.      Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5.      Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6.      Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

e.       Kebijakan pendidikan yang ada di indonesia

Pada dasarnya, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia 2004-2009--yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggara Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.[7]

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (masional), tingkat messo (daerah), dan tingkat mikro (satuan pendidikan).

Masalah-masalah di Negara kita misalnya[8]:

>>Belum terealisasikan bahwa pendidikan sebagai bidang usaha yang                                        terbuka bagi penanam modal asing(kepres no.77/2001)

>>Mindset masyarakat tentang pendidikan yang bermutu sebagai piranti filter terhadap pengaruh budaya asing belum terbentuk dengan baik

>>Belum siapnya lembaga pendidikan dan perangkatnya(guru,manajemen,kurikulum,metode,dll)

>>Mindset  mutu pendidikan belum merata di kalangan penduduk indonesia . Mind set tentang mutu pendidikan internasional belum merata di kalangan  lembaga pendidikan

>>Pelayanan pendidikan masih lebih mengutamakan keterjangkauan saja daripada  mementingkan mutu

>>Investor asing lebih memperhatikan pada keuntungan sehingga memungkinkannya terjadi

Infiltrasi asing lebih mudah

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-Republik Indonesia (RI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat memperngaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Kemudian keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden—eksekutif nomor satu yang dibantu oleh Wakil Presiden; jajaran Kementerian; dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakanyang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin Departemen Pendidikan Nasional).Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional.[9]

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing.

---

[1] http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan/

[2] http://Pendidikan.Net

[3] Sudirman N.,dkk.ilmu pendidikan,remaja rosda karya,Bandung,1992,hlm.4.

[4] Carter V. Good (1959) (dalam Imron, 2002:18)

[5]Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, 2000).

[6] http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2

[7] Rencana strategis kementrian pendidikn nasional 2009-2014

[8]Indonesia education strategic plan”masalah-masalah Negara”

[9] http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2

Politik dan Hukum

                A. Pengertian Politik

Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi,misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Kita sering mendengar yang namanya politik tapi ada banyak juga orang tidak mengerti apa sebenarnya pengertian politik tersebut, Kalau kita tinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa didapatkan beberapa kata,  diantaranya :

1. polities = warga negara
2. politikos = kewarganegaraan
3. politike episteme = ilmu politik
4. Politicia = pemerintahan Negara

Jadi kalau kita tinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.

Namun banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

1. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
2. Politik adalah bermacam2 kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan2 itu.
3. Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan - kekuasaan / masalah - masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan.
4. Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam - macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
5. Politik adalahusaha  yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
6. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
7. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
8. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Melihat banyak versi pengertian politik tersebut, maka sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa “politik adalah siasat/cara  atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

            B. Pengertian Hukum

Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya.kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin menbuat suatu definidi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan apa yang dikemukakan oleh van apel doorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatkannya dalam satu rumusan yang memuaskan.[1] Oleh sebab itu menurut Purnadi Purbacaraka, pengertian hukum atara lain dapat dilihat dari cara-cara merealisasikan hukum tersebut dan bagaimana pengertian masyarakat terhadap hukum, yang antara lain adalah:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Hukum sebagai disiplin.

3. Hukum sebagai kaedah.

4. Hukum sebagai tata hukum.

5. Hukum sebagai petugas (hukum).

6. Hukum sebagai keputusan penguasa.

7. Hukum sebagai proses pemerintahan.

8. Hukum sebagaiperilaku yang ajeg atau sikap yang teratur.

9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai definisi hukum:

·      Utrecht: himpunan peraturan-peraturan (perintah+larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

·      S.M Amin: kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam prgaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

·      Leon Duguit: Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannyapada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

·      Immanuel Kant: Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapatmenyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

·      Aristoteles: Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

·      Prof. Soedkno Mertokusumo: Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

·      JCT Simorangkir: hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan rtesmi yang berwajib,pelanggaran mana beerakibat diambil tindakan hukum tertentu.

·      M. H. Titrtaamidjaja: hukum adalah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah lku tindkn-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancman mesti menganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakn diri sendiri atau harta, unpamanya. Orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda, dsb.

·      Lutrecht, Kansil: Sebagai gejala sosial, hukum berusaha unruk terdapatnyta keseimbanagan antara kepentingn yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat di hindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat,[2]

Definisi “hukum” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):

1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.

3. patokan (kaidah atau ketentuan).

4. keputusan atau pertimbangan yang ditenukan oleh hakim dalm pengadilan, vonis.[3]

Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa hokum adalah: suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Kategori hukum antara lain:

• Atas dasar sumber: undang-undang, kebiasaan/adat, traktat,yurisprudensi, hukum ilmu/doktrin.

• Atas dasar wilayah berlakunya: hyukum nasional, hukum internasiaonal.

• Atas dasar sanksinya: hukum memaksa, hukum mengatur.

• Atas dasar isinya: hukum publik, hukum privat.

• Atas dasar fungsinya: hukum materiil, hukum formil.

Ciri-ciri hukum:

• Adanya perintah/larangan.

• Perintah/larangan harus ditaaati.

Pelanggaran terhadap kaidah sosial yang merupakan keidah hukum biasanya pemerintah yang melalui alat penegak hukum, bertindak terhadap pelanggar hukum, yang dapat memaksa pelanggar berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat.

Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Sedangkan menurut aliran – aliran:

Ø  Aliran Sosiologis

Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).

2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.

Jhering: Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal.

Bellefroid: Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.

Ø  Aliran Realis

Holmes: apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum.

Llewellyn: apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri.

Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan.

Ø  Aliran Antropologi

Schapera: hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.

Gluckman: hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya.

Bohannan: hukum adalah merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum.

Ø  Aliran Historis

Karl von Savigny: Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.

Ø  Aliran Hukum Alam

Aristoteles: Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

Thomas Aquinas: Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau dikekang untuk tidak bertindak.

Jhon Locke: Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Emmanuel Kant: Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.

Ø  Aliran Positivis

Jhon Austin: Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Blackstone: Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi, untuk ditaati.

Hans Kelsen: Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia… Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

2.2 Hubungan Hukum dan Politik terhadap Pendidikan

a.    Definisi dan Pengertian Politik Hukum

Berikut Ini ada beberapa definisi tentang Politik Hukum oleh beberapa ahli :

a.    Satjipto Rahardjo: Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

b.    Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus: Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

c.    L. J. Van Apeldorn: Politik hukum sebagai politik perundang – undangan .Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan .( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

d.   Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

e.    Moh. Mahfud MD : Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut :

a). Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.

b). Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu.

b.   Landasan Hukum Pendidikan

Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari. Kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahka oleh pemerintah dan bila dilanggar akan mendapat sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi hokum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati.[4]

Landasan hokum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakn kegiatan – kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan – aturan baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan yng dilandasi aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar ataupun supervise dll.

c.    Landasan Politik Pendidikan

Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama.  Politik Pendidikan, yaitu studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan.[5]Sehingga dapat disimpulkan bahwa, landasan politik penting untuk melatih jiwa masyarakat, berbangsa dan bertanah air dan juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu system pemerintahan dan pemerintah yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan amanat.

2.3. Hubungan Hukum dan Politik terhadap Pendidikan

a. Hubungan Hukum terhadap Pendidikan

Pendidikan dapat dikaitkan dengan kiat mengajar atau seni mendidik, sangat banyak kegiatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Kegiatan yang dilandasi oleh hukum antara lain adalah calon siswa MI tidak harus lulusan TK, masyarakat harus membantu biaya pendidikan, pendidikan menengah mempersiapakan para siswa untuk masuk keperguruan tinggi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatanya sebagai guru. Yang melandasi ia menjadi seorang guru adalah surat keputusan itu beserta hak – haknya. Surat keputusan itumerupakan titik tolak untuk ia bisa melakssanakan pekerjaan sebagai guru. Begitu pula dengan halnya anak didik yang sekarang diwajibkan belajar paling sedikit sampai dengan tingkat SLTP.

b. Hubungan Politik terhadap Pendidikan

Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradapan bangsa ini. Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa difahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinngi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.

---

[1]Apeldoorn, 982: 13

[2]Lutrecht, Kansil (hal 1-49, hal 29-40)

[3]Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997)

[4] Made pidarta:landasan kependidikan:stimulus pendidikan bercorak  indonesia

[5]. Suhartono, 2008 :103